LUWUK – Kritik Anggota Dewan Banggai terkait sistim pertanian di Kabupaten Banggai kini dianggap mengalami kemunduran. Kritik anggota DPRD Banggai ini disampaikan legislator Partai Gerindra Naim Saleh saat rapat kerja rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banggai 2025-2045 di kantor DPRD, Senin (19/2/2024).
Dikatakanya perlu adanya dorongan pengembangan pertanian berbasis teknologi di Kabupaten Banggai.
“Cara bertani kita tidak mengalami kemajuan. Sepuluh tahun yang lalu, kita swasembada pangan, sekarang justru jauh,” kata Naim.
Dijelaskan, hampir 70 persen penduduk Kabupaten Banggai berprofesi sebagai petani atau pekebun. Dari persentase yang cukup besar itu, cara pengelolaan pertanian seolah tanpa perubahan dari tahun ke tahun.
Menurutnya, kalau begini tak ada artinya penyusunan rencana jangka panjang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Sementara dalam kurun waktu lima tahun belakangan tidak menunjukkan progres menggembirakan.
Sebagai daerah yang penduduknya terbesar mengandalkan pertanian atau perkebunan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mendorong pengelolaannya dengan memanfaatkan teknologi, tuturnya.
Pemerintah daerah kata Naim, layaknya membuat kajian benih hingga pengelolaannya. Balai pertanian betul-betul berfungsi dengan baik. Dengan begitu, petani tidak dibiarkan begitu saja.
“Tujuh puluh persen pertanian, sudah harus dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi. Bagaimana menerapkan teknologi, karena hari ini mundur sekali. Apa artinya disusun rancangan 20 tahun ke depan, selama kurun waktu 5 tahun belakangan tidak menunjukkan hal baik. Bahkan menunjukkan kemunduran,” tegas Naim lagi.
Dia mengkhawatirkan ketika sumber daya alam andalan Kabupaten Banggai, salah satunya migas habis, maka akan berkonsekwensi terhadap menurunnya pendapatan masyarakat.
“Jangan-jangan sumber daya alam kita habis, jadi parah. Terus solusinya apa setelah sumber daya alam gas kita habis. Tolong ini dipikirkan dengan baik,” demikian Naim Saleh.*/
