DPRD Banggai Usut Nilai Kontribusi PPJ.  “Lampu Jalan Perlu Pasang Meteran”

0
209

BNET. DPRD Kabupaten Banggai kembali mengusut ketidak jelasan nilai kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibebankan pada tagihan pemakaian listrik PLN sejumlah 10% kesetiap pelanggan.

Desakan Anggota Legislatif ini untuk mengetahui jumlah penerimaan Pemda Banggai dari hasil PPJ dan berapa jumlah pembayaran lampu jalan oleh Pemda Banggai ke PLN.
“Coba dijelaskan metode perhitungan pembayaran penggunaan lampu jalan kita setiap bulanya, karena kalau dilihat dari target Pemda hasil PPJ ini ada tujuh belas milyar pertahun”, ujar Ketua DPRD Banggai, Syamsul Bahri Mang dalam gelaran rapat rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2019 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diruang rapat umum Kantor DPRD Banggai, Selasa (11/12).
Disesi hari kedua rapat ini, para Aleg mempertanyakan belum maksimalnya penerimaan PAD dari sektor pajak/retribusi. Salah satu yang disinggung yakni penerimaan PPJ sebesar Rp.17 Milyar/tahun.
Lanjut ketua dewan, lampu jalan yang ada diseluruh wilayah ini tidak menggunakan meteran untuk menentukan penggunaan pemakaian daya listrik, lantas disatu sisi PLN sendiri sudah mematok nilai yang harus dibayar Pemda pada setiap bulannya, kalau begini model perhitungan dari mana dasar acuan rasionalnya.
“Jangan nanti lampu jalannya sudah mati atau sudah tak berfungsi lagi, namun tagihanya tetap saja sama, bagaimana ini”, tanya Bali sapaan akrab Ketua DPRD Banggai.
Selain itu Bali juga meminta kepastian berapa nilai PPJ yang sebenarnya diterima oleh Pemda Banggai, ini harus transparan sebab katanya,  yang membayar PPJ adalah seluruh masyarakat Kabupaten Banggai sebagai pelanggan listrik PLN.
“kasian masyarakat, masaalah ini kok belum tuntas-tuntas semenjak awal saya jadi anggota DPR”, ungkap Bali dengan nada geram.
Sementara hal sama juga dikemukakan Aleg lainya, Ibrahim Darise. Menurut dia sebaiknya untuk mengevektifkan berapa besar jumlah tagihan lampu jalan, disetiap beberapa mata lampu harus dipasangkan meteran pengukur pemakaian daya listrik, sehingga angka pasti terhadap tagihan PLN ke Pemda Banggai yang dipotong dari PPJ bisa jelas terukur.
” Waktu kami studi banding di Bandung lampu-lampu jalan disana dipasang meteran loh, jadi bisa terdeteksi dengan baik berapa besar jumlah pemakaianya sehingga bisa dirasionalkan dengan jumlah pembayaran tagihan PLN”, katanya.
Olehnya Darise berharap sebaiknya DPRD dan Pemda Banggai bersepakat untuk mengadakan meteran, kabel dan sebagainya untuk kebutuhan kelengkapan lampu-lampu jalan yang ada.
“Jika anggaranya hanya berkisar tiga atau empat miliyar, lebih baik segera dianggarkan melalui APBD, karena ini akan besar manfaatnya untuk menghemat potongan PPJ. Lagi pula alatnya kan dapat digunakan dalam waktu yang lama”, demikian sarannya.
Sementara  dalam rapat tersebut TAPD Banggai yang diwakili  Asisten Administrasi Pembangunan Ekonomi, Andi Jalaluddin, Administrasi Umum,  Ramly Hanis, Kepala Bappeda dan Litbang, Ramly Tongko serta BPKAD, Marsidin Ribangka.  Sedangkan untuk Dinas Pendapatan yang menjadi sentra evaluasi dewan diwakili, Herman.
Dalam beberapa pertanyaan dewan terkait hal tersebut belum ada jawaban pasti dan terinci dari TAPD mengingat, khusus untuk masaalah PPJ, kini ditangani Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai.
Kewenangan tersebut berlaku setelah Dinas Pertambangan ditarik ke Provinsi. Sedangkan dalam rapat tersebut perwakilan yang berkompoten dari OPD ini tidak hadir.*@le

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here