Ketua DPRD Banggai: ” Kalau Begini Terus Kinerja OPD, Kabupaten Banggai Bisa Bubar”

0
311

Ketua DPRD Banggai, Syamsul Bahri Mang dalam satu kesempatan berbincang bersama Bupati Banggai, Herwin Yatim dan Wabup, Mustar Labolo (dok foto. Istimewa) 

BNET. Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Syamsul Bahri Mang kembali mengeluarkan pernyataan pedas bahwa Kabupaten Banggai bisa saja bubar. Hal itu terungkap atas penilaian dewan belum evektifnya penerimaan pajak/retribusi daerah pada rapat membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran 2019, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Selasa (11/12).

Seperti diketahui pada sesi hari kedua rapat ini, dewan menanggapi laporan Dinas Pendapatan terkait pajak/retribusi di tahun 2018 yang sebagian besar belum memenuhi capaian target dengan alasan karena ada berbagai kendala tehknis dalam penagihan.
“Kok setiap tahun masih dengan masaalah yang sama, kenapa tidak ada inisiatif untuk memperbaiki kendala itu” ujar Bali sapaa akrab ketua DPRD Banggai.
Lanjut dia,  jika begini terus kinerja yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , bisa jadi Kabupaten Banggai akan bubar.
” Tiap tahun alasanya begini, waduh, bisa bubar ini kabupaten”, cerca Bali kembali.
Sementara itu oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai melalui, Herman mengatakan,  berbagai upayah sudah dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi, hanya saja katanya wajib pajaknya yang sering menghindar.  Kepala Bidang di Dinas Pendapatan ini mencontohkan misalnya proyek-proyek bangunan pemerintah yang ditangani Provinsi maupun Pusat yang kontraktornya bukan orang didaerah ini, hal seperti inilah yang menjadi kendala sering bolak-balik menagi ketempat asal wajib pajaknya, karena begitu tiba ditujuan wajib pajak yang dimaksud sedang ada di luar daerah. Sekalipun demikian pihak dinas ini masih tetap mengupayakan untuk terus menagi sebelum selesainya tahun anggaran pada sisa akhir masa Bulan Desember 2918 ini. Sementara itu kendala lain yang lebih miris diakui Herman adalah, ketika melakukan penagihan pada pihak perusahaan pengelolah Migas diluar JOB Tomori. Menurutnya ini sering terkendala di sistim birokrasi mereka yang pajang dan berbelit-belit, sebab tagihan dinas ini sudah dilayangkan ke pihak perusahaan bersangkutan, hanya saja prosesnya masih harus melalui audit SKK Migas dan kemudian baru direkomendasikan ke pihak kementrian terkait.
“Sudah kurang lebih setahun kami layangkan tagihannya, tapi sampai sekarang belum juga terealisasi”, jelas Herman. *@le

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here