Lagi, Pemda Banggai Raih WTP Kemenkeu

32
LUWUK – Wakil Bupati Banggai H. Furqanuddin menghadiri kegiatan penyerahan piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 dan plakat WTP di Gedung Pogombo, Kota Palu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Kembali mendapatkan piagam penghargaan WTP 9 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Atas laporan keuangan tahun 2020, olehnya Pemda terus berkomitmen untuk menjalankan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), salah satunya dengan mewujudkan akuntabilitas yang tercermin dari berbagai upaya mempertahankan opini tertinggi dan meningkatkan nilai pemeriksaan Laporan Keuangan.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura bersama wakilnya Ma’mun Amir, Bupati Tojo Una-una, Bupati Buol, dan Walikota Palu yang juga menerima piagam WTP tahun 2020 dan plakat penghargaan pencapaian predikat WTP.
Piagam WTP tahun 2020 juga diserahterimakan kepada Kabupaten Sigi, Donggala, Tolitoli, Morowali, Morowali Utara, Poso, Banggai Laut, dan Parigi Moutong yang diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulteng, Irfa Amri. Sementara untuk Kabupaten Banggai Kepulauan, BPK tidak menyatakan pendapat atas LKPD tahun 2020.
Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kanwil DJPb Sulteng atas nama Menteri Keuangan RI memberikan penghargaan kepada pemprov dan kabupaten/kota atas predikat WTP LKPD tahun 2020.
“Hal ini merupakan sarana pembuktian kepada pemerintah daerah bahwa tata kelola keuangan daerah yang dilaksanakan sudah akuntabel, transparan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku” katanya.
Lebih lanjut ia menyampaikan semoga kedepan seluruh tata kelola pemerintah daerah mendapat opini WTP atas LKPD tahun 2021.
Pada kesempatanyang sama, Kepala Kanwil DJPb Sulteng Irfa Ampri mengatakan, apresiasi dan koordinasi yang terjalin intensif dengan semua pemangku kepentingan, sehingga dapat diraih.
Sementara disisi lain Irfa juga mengharapkan agar pemerintah daerah terus menjalin komunikasi yang baik kepada seluruh stakeholder termasuk BPK, BPKP, Departemen Keuangan untuk merumuskan strategi mengantisipasi berbagai tantangan dan proses penyusunan dan pemerikasaan LKPD tahun 2021.
“Pencapaian WTP bagi daerah merupakan sarana yang menggambarkan kondisi sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mampu menerapkan transparansi dan good governance, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah” terangnya.
Selain penyerahan piagam penghargaan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota se- Sulteng, juga dilakukan penandatangan nota kesepakatan tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.**
Sumber berita (Mu’awanah/Bag. Prokopim SETDA Banggai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here