Membongkar Indikasi Praktek Penimbunan Solar Bersubsidi

LUWUK – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis  Solar bersubsidi, hingga kini terus terjadi di wilayah penjualan Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

Bahkan tidak cuma pada bahan bakar tersebut, namun jenis lainya seperti bensin dan petralite juga mengalami kelangkaan.

Berdasarkan catatan redaksi, kelangkaan BBM dalam kurun waktu belakangan diduga kuat dipicu oleh adanya praktek penimbunan oleh oknum-oknum tertentu guna mengais keuntungan finansial lebih melalui praktek bisnis ilegal oil ini.

Semenjak beberapa tahun belakangan saat investasi tambang digeliatkan di wilayah Kabupaten Banggai, seiring dengan itulah BBM jenis Solar bersubsidi berangsur-angsur terus mengalamim kelangkaan.

Padahal oleh pihak Depot Pertamina Luwuk sendiri berdalil bahwa mereka tetap konsisten memenuhi permintaan sesuai dengan standarisasi kebutuhan konsumen di Kabupaten Banggai. Anehnya fakta yang terjadi  kontradiktif dengan situasi dilapangan, dimana tetap saja terjadi kelangkaan pada Solar bersubsidi.

Jika menelisik histori kasuistiknya, ternyata BBM bersubsidi itu dijual secara ilegal untuk pemenuhan kebutuhan operasional kegiatan pertambangan. Selain itu juga ada juga diantarpulaukan keluar daerah.

Sebelumnya oleh oknum sindikat penimbun BBM ini melakukan kesepakatan kerja sama dengan oknum-oknum di bagian logistik perusahaan ataupun langsung melalui owner. Tawaran yang disepakati tentu akan membuahkan hasil keuntungan memuaskan dari kedua bela pihak.

Oleh penimbun mendapat keuntungan dari hasil pembelian subsidi yang murah, sedangkan pihak perusahaan dapat keuntungan lebih dari standar harga pembelian industri. Padahal sesuai aturan perusahaan  seharusnya membeli BBM dengan standar harga industeri, namun karena  tergiur keuntungan lebih  sehingga ketentuannya dilabrak. Sebab jika mengacu pada harga dasar solar industeri angkanya berkisar  Rp.12 ribu lebih, sementara jika membeli secara ilegal dari oknum penimbun Solar bersubsidi tentunya mereka hanya mengeluarkan kost pembelian dengan harga Rp.9000 per liter dimana keuntungan yang diraih ada sekitar Rp.3000 lebih per liternya.

Sementara oleh oknum penimbun sendiri mendapat keuntungan lebih dari nilai harga dasar subsidi yang hanya berkisar Rp.5.500 per liter kemudian jika dijual ke perusahaan dengan banrol  Rp.9000 per liter tentu akan mendapatkan keungtungan Rp.3.500 dalam setiap liter solar.

Angka keuntungan dari nilai satuan ini ternyata akan  membuahkan nilai yang  fatantastis sebab jika dikalikan dengan permintaan dalam setiap minggu dua kali pembelian untuk kapasitas 5000 liter berarti dalam sebulan bisa terjadi transaksi mencapai hingga 40.000 liter solar subsidi dan disinilah hak-hak rakyat lenyap dibobol para oknum penimbun BBM bersubsidi ini.

Seperti diketahui dalam menjalankan prakteki penimbunan terlebih dahulu oknum penimbun ini melakukan aksi borong  Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU. Prakteknya sudah barang tentu dilakukan dengan menggunakan jeringen maupun mobil. Untuk jerigen dilakukan oleh beberapa orang oknum yang merupakan jaringannya dengan secara bergantian melakukan pembelian di SPBU.  Sementara praktek sama juga dilakukan dengan menggunakan mobil, namun untuk cara ini biasanya tanki mobil sudah dimodifikasi agar kapasitan tampungnya bisa lebih banyak sehingga dalam waktu yang singkat target dapat tercapai.

Sementara untuk melegalkan pertanggungjawaban administrasi jual beli antara sindikat penimbun BBM dan oknum pihak perusahaan, setiap pemuatan dilakukan menggunakan jasa armada  mobil tanki yang lazim digunakan, sehingga saat melalui prosedur pemeriksaan internal di perusahaan akan terkesan legal layaknya BBM solar industeri yang dibeli dari Depot Pertamina. Strategi ini juga dimaksudkan untuk mengecoh kontrol masyarakat dan pihak aparat yang benar-benar melaksanakan fungsi tugasnya dengan baik.**

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button