Mulai “Bertaring” Inspektorat Banggai Akan Lakukan Audit Pada 6 OPD 

LUWUK – Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai nampaknya mulai memperlihatkan “taringnya”. Dimana sebelumnya jarang mengexpose giatnya ke publik, namun kali ini ada 6 OPD yang bakal dijadikan sasaran untuk di audit mereka.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda), Ir. Abdullah Ali dan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Banggai, Ferlin Yunice Theodora Monggesang, M.Si yang dihadiri jajaran pimpinan perangkat Daerah (14/4/22) di Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai.

Menurut Inspektur Daerah Kabupaten Banggai, Imran Suni, SE., M.Si Probity Audit merupakan instrumen dalam rangka mencegah terjadinya fraud/korupsi pada Pemerintah Daerah yang dicanangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia kemudian menjelaskan daftar paket strategis pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta pengadaan barang dan jasa di 6 OPD yang akan dilakukan Probity Audit.

OPD beserta Paket strategis tersebut adalah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang yang mengelola proyek Pembangunan Dinas PUPR, Peningkatan Ruas Jalan Bunta – SPF, Peningkatan Jaringan Distribusi SPAM IKK Desa Uwedaka dan Detail Engineering Design (DED) jalan Lumpoknyo – Pasar Tua.

Kemudian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan proyek pengadaan ternak sapi. Selanjutnya, pembangunan rumah layak huni Desa Lomba oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Keempat, Belanja Modal Jaringan Listrik oleh Dinas Perhubungan.

“OPD kelima dan keenam yang akan kami audit adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan proyek pembangunan ruang kelas SMP Negeri 1 Pagimana, dan pengadaan renovasi/penambahan ruang Puskesmas Pagimana oleh Dinas Kesehatan,” beber Imran.

Menanggapi penyampaian Inspektur Daerah, Ir. Abdullah Ali mengingatkan kepada seluruh pimpinan dan pejabat pembuat komitmen OPD yang hadir menyajikan data dan dokumen secara lengkap dan akurat untuk menunjang proses pelaksanaan Probity audit. Sehingganya, lanjut Sekda Banggai, Probity Audit dapat mencegah OPD-OPD melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum.

“Pendampingan Tim Probity Audit Inspektorat Daerah akan membantu bapak dan ibu sekalian untuk menyusun tahapan, baik perencanaan, pelaksanaan pekerjaan maupun evaluasi yang tidak bertentangan dengan hukum, khususnya fraud atau tindak pidana korupsi,” tutup dia. *Ale