RDP Komisi 1 Terungkap 21 Kejadian Hambat Proyek Senoro Selatan

LUWUK – Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) terkait permasalahan di area lokasi Proyek Senoro Selatan terungkap ada 21 kejadian yang mengancam terlambatnya pekerjaan proyek pengembangan sumur gas Senoro Selatan di Kecamatan Moilong. Hal Tersebut disampaikan Security and Comdev Manager, Joint Operating Body Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori), Visnu C Bhawono dalam rapat Rabu (5/6/2024), di Gedung DPRD Banggai Teluk Lalong Luwuk.

Dihadapan para Aleg Komisi 1 dan perwakilan masyarakat sekitar areal proyek Visnu menerangkan, kegiatan hulu migas berupa proyek pengembangan Senoro Selatan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya JOB Tomori untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi migas di tanah air.

“Sangat penting kegiatan ini tidak terlambat sebab terkait komitmen dengan pemerintah untuk menjaga produksi gas bumi agar tidak turun,” jelasnya.

Maka dari itu, perlu adanya dukungan rill dari semua pihak untuk kelancaran kegiatan yang tengah dilakukan itu. Hal ini tentu berkaitan dengan peluang keuntungan ekonomis bagi negara dan daerah penghasil, dimana yang menikmatinya adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai. Jadi dengan adanya 21 kejadian yang mengancam terhambatnya proyek ini, tentu sangat disayangkan sebab, jangan hanya karena persoalan miskomunikasi segelintir orang, dapat merugikan pelungan besar bagi daerah penghasil untuk mendapatkan keuntungan dari hasil investasi migas di daerahnya sendiri, dimana diketahui bersama bahwa asas manfaat tentu akan diperuntukan bagi kepentingan masyarakat secara umum di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.

Sementara terkait tuntutan segelintir masyarakat di Moilong terkait pelibatan tenaga kerja, bahwa proses rekrutmen telah dilakukan dan jelas mempertimbangkan skil yang dimiliki, mengingat pola kerjanya lebih pada penguasaan dan penggunaan peralatan mekanis.

“Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) sebagai kontraktor pengeboran telah melakukan rekrutmen tenaga kerja”, ujar Visnu.

Seperti diketahui bahwa sebelumnya ada beberapa orang yang mengaku perwakilan masyarakat di wilayah intervensi proyek mengadu ke DPRD Banggai dan kemudian dilakukan RDP dengan komisi 1 yang melibatkan pihak JOB Tomori. Substansi pengaduannya supaya dilibatkan dalam rekrutmen tenaga kerja. Selain itu ada hal-hal lain yang diuber sebagai bagian dari bias tuntutan.

Sementara oleh mayoritas masyarakat Banggai menyesalkan jika hanya karena hal itu proyek yang akan menguntungkan negara dan daerah Kabupaten Banggai ini harus terhambat. Dengan demikian mereka mewanti-wanti jangan hanya karena ulah pihak-pihak tertentu hal ini akan merugikan mayoritas masyarakat yang ada di daerah ini. Untuk itu jangan sampai salah melangkah.*/

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button