Wabup Tuntut Konsistensi Investor Tambang di Banggai
LUWUK – Berbicara terkait isu sentral keberlangsungan dan perbaikan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar area pertambangan, para investor dituntut harus menjadikan hal ini sebagai prioritas utama.
Tidak hanya sampai disitu, namun pada substansi lain juga harus dikedepankan untuk selalu diperhatikan seperti adanya masalah dampak lingkungan dari aktifitas pertambangan, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan proteksi potensi munculnya konflik agraria harus segera diselesaikan sejak dini. Komitmen ini berlaku bagi mereka yang sudah melakukan aktifitas maupun yang hendak mengelolah sumber daya alam di tanah Babasal ini.
Harapan tersebut di sampaikan Wakil Bupati Banggai, Drs. H. Furqanudin saat sambutan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Murenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2023, Senin (28/3) di Estrella Hotel and Conference, Luwuk.
“Walaupun Kabupaten Banggai terbuka terhadap investasi di sektor ekstraktif tetapi harus ditangani secara terpadu dengan memprioritaskan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Banggai, terlebih khusus yang berada di sekitar area pertambangan”, ujar Wabup seraya mengingatkan OPD terkait untuk intens menyikapi hal ini.
Jangan sampai ada izin pemanfaatan ruang yang tumpang tindih dengan izin pertambangan, apalagi wilayah tersebut merupakan lahan perkebunan masyarakat, atau daerah yang telah memiliki HGU.
“Kami berharap, OPD terkait bisa jeli mengatasi hal tersebut sehingga kedepan tidak ada lagi pengaduan-pengaduan dari masyarakat,” terang Fuqan.
Sejalan dengan pernyataan Wabup, Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Suprapto dalam penyampaian pokok-pokok pikiran mewakili segenap anggota legislatif turut menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Banggai dan semua elemen terkait untuk serius dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria dan permasalahan lingkungan yang timbul akibat adanya investasi pertambangan.
Berdasarkan laporan Kepala Bidang Perencanaan Umum dan Evaluasi Bappeda Litbang Banggai, Sri Desiyani Benda, SE, tujuan dilaksanakannya Musrenbang RKPD 2023 adalah, pertama menyepakati isu strategis permasalahan dan program pembangunan daerah, dan yang kedua, menyepakati kegiatan, sub kegiatan, target kinerja dan alokasi anggaran. Sedangkan tema yang diangkat yaitu, “Kemandirian Ekonomi Daerah Didukung Penguatan Daya Saing SDM, Penguatan Transformasi Digital, dan Kualitas Pelayanan Publik”.
Ia juga menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda penyusunan RKPD Tahun 2023, setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar Musrenbang Desa/Kelurahan (1/22), Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023 (7/2/22), Musrenbang Kecamatan (14/2-2/3/22) dan Forum Perangkat Daerah (15-16/3/22).
Sementara itu, pihak-pihak yang menjadi peserta kegiatan tersebut adalah, Forkopimda Kabupaten Banggai, pimpinan dan anggota DPRD Banggai, staf khusus dan staf ahli bupati, pimpinan lembaga vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, kepala OPD, kepala bagian Setda Banggai, pimpinan perguruan tinggi, para Camat, perwakilan perangkat adat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi pemuda dan organisasi perempuan.
Dalam giat tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kamal Ariansyah, S.STP, M.Si yang pada kesempatan itu, memaparkan arah kebijakan strategis dan prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023.*
