BANGKEP – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) melakukan paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024-2029. Sidang Paripurna berlangsung Senin (4/8/2025) kemarin.
Diketahui RPJMD merupakan manifestasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, mengarah pada visi “Bangkep Bangkit menuju masyarakat maju, sejahtera, merata dan berkelanjutan”.
Ada delapan program unggulan “Berkah”, Bupati Rusli Moidady dan Wakil Bupati Serfy Kambei yang akan menjadi fokus pembangunan selama lima tahun ke depan.
Program itu meliputi bantuan perumahan bagi petani dan nelayan, BPJS Ketenagakerjaan untuk warga miskin, bantuan usaha kerja sebesar Rp 10 juta per kepala keluarga, santunan Rp 5 juta, pendidikan gratis bagi masyarakat miskin, peningkatan kualitas kesehatan dan pencegahan stunting, peningkatan infrastruktur (jalan, air bersih, listrik, dan pelabuhan), serta pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
Dalam paripurna tersebut Rusli Moidady meminta dukungan penuh dari lembaga legislatif untuk merealisasikan program-program tersebut. Dukungan itu telah diberikan oleh lima fraksi di DPRD Banggai Kepulauan, dengan beberapa catatan penting.
Catatan Fraksi
Fraksi Golkar Bintang Persatuan memberikan lima catatan, antara lain: perlu adanya program yang lebih spesifik dan terukur untuk meningkatkan kesejahteraan ASN tanpa membebani anggaran; penjelasan rinci mekanisme implementasi program asuransi kematian dan asuransi bagi pekerja.
Penetapan kriteria yang jelas dan mekanisme pendanaan yang transparan untuk kesejahteraan bagi pekerja rumah ibadah. Kemudian pembangunan infrastruktur yang komprehensif, dengan prioritas, termasuk penanganan krisis air bersih di Bulagi dengan target yang realistis dan terukur. Terakhir meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Raperda RPJMD dan menekankan pentingnya penyusunan yang partisipatif dan transparan, menjamin setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Fraksi ini juga berharap program-program dalam RPJMD mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Mereka berkomitmen mengawal anggaran dan perencanaan pembangunan dengan prinsip pro rakyat, transparan, dan tepat sasaran
Sementara Fraksi Kebangkitan Kesejahteraan Dan Solidaritas mendorong Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi dan menerapkan langkah-langkah adaptasi strategi dan program yang sistematis, baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya lingkungan.
Seluruh fraksi menyatakan menerima, Raperda RPJMD akan dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus.*
