LUWUK – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupayi Banggai Tahun Anggaran 2025, dianggap tidak pro rakyat kecil. Sorotan tajam dan memalukan kepada lembaga pemerintah yang seharusnya melayani rakyat kecil ini dilontarkan aleg Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banggai. Bagi paryai ini menganggap bahwa LKPJ Bupati Banggai Tahun Anggaran 2025 tidak sesuai yang diharapkan.
Dalam pandangan umum Fraksi PDIP yang dibacakan juru bicara Siti Aria Nurhaengisih, menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh sekadar berhenti pada angka-angka statistik.
“Pembangunan harus dirasakan langsung oleh rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, dan pedagang. Bukan hanya indah di atas kertas,” tegasnya dalam rapat paripurna, Selasa (21/04/2026).
Dalam kesempatan itu PDI Perjuangan mengingatkan bahwa indikator keberhasilan sejati adalah keberpihakan nyata kepada rakyat.
Sorotan paling keras mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya dinikmati masyarakat bawah
