LUWUK – Hingga Triwulan 4 akhir tahun 2025 ini, serapan anggaran di Dinas Tanaman Pangan Holtikutura dan Perkebunan (TPHP) dianggap masih minim, makanya ini menjadi menjadi sorotan pihak DPRD Banggai.
Hal tersebut terungkap dalam rapat evaluasi APBD 2025 dimana Komisi III melakukan hearing dengan pihak Dinas TPHP, Rabu (29/10) guna membahas persoalan keterlambatan penyerapan anggaran ini.
Dalam rapat tersebut anggota Komisi III Helton Abd Hamid mengungkapkan bahwa hingga kini serapan anggaran di Dinas TPHP baru mencapai kurang lebih 38% dari total anggaran Rp.120 miliar lebih.
Menurutnya, hingga bulan Oktober 2025 ini, program belum tuntas, padahal tinggal hanya menyisakan 2 bulan lagi pemanfaatan tahun anggaran 2025 akan berakhir. Jika dipaksakan tentu berpotensi tidak dapat selesai hingga 31 Desember.
Yang ironi penyerapan anggaran tidak maksimal justru di tambah lagi anggaran Rp. 500 juta di APBD Perubahan. Jika tidak maksimal dan hanya akan menjadi temuan kelak sebaiknya anggaranya di silvakan saja.
Sementara Kepala Dinas TPHP Subhan Lanusi berdalil bahwa mereka telah mengupayakan percepatan namun terjadi kendala dengan adanya perubahan dalam verifikasi penempatan program di lapangan.
Contohnya kata Subhan mereka memprogramkan jalan usaha tani ternyata setelah pengecekan CPCL berubah menjadi jalan kantong produksi. Makanya hal itu yang mempengaruhi molornya jadwal program.
Dalam kesempatan itu dia membantah tudingan jika program Dinas TPHP di intervensi pihak lain. Yang jelas TPHP optimis program kerjanya akan diupayakan selesai sebelum masa pemanfaatan APBD 2025 berakhir.
