SMSI, Minta Bupati Bangkep Selesaikan Kisruh Media Online dan Diskominfo

BANGKEP – Sebuah polemik tengah melanda insan pers di Banggai Kepulauan. Kisruh ini berpusat pada dugaan ketidak konsistenan kebijakan pembayaran kerjasama pemberitaan antara beberapa media online dengan Diskominfo.
Permasalahan ini berpotensi meluas dan mengancam reputasi Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady.
Awalnya, semua media online yang bermitra dengan Pemda Banggai Kepulauan diwajibkan memiliki e-faktur pajak sendiri untuk pencairan pembayaran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya pengecualian. Salah satu media online diizinkan menggunakan faktur pajak milik perusahaan penerbitan lain, sebuah kebijakan yang dinilai inkonsisten oleh para wartawan.
Ketidak konsisten nan ini memicu ketegangan antara wartawan dan Kabid Diskominfo Amin Talib. Kekhawatiran akan bias dan dipolitisasi mendorong, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banggai melalui Perwakilan Banggai Kepulauan, Mulyadi T Bua, untuk meminta Bupati Rusli Moidady turun tangan.
Dalam keterangan Pers Jumat (4/4/2025), Adhi Bua sapaan akrab Mulyadi T Bua mendesak Bupati, untuk mengambil langkah bijak guna mencegah meluasnya kisruh ini agar tidak berdampak negatifnya terhadap kepemimpinan Rusli Moidady.
Namun, ia menegaskan bahwa jika masalah ini dibiarkan tanpa solusi, maka akan menjadi perhatian serius bagi insan pers di tanah peling ini.
Situasi ini menyoroti pentingnya transparansi dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam kerjasama dengan media.